NETWORK GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

sebagai referensi menambah khasanah pengetahuan mahasiswa sebagai entry point pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan

Ketahanan pangan merupakan masalah sistemik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor atau satu kebijakan saja. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang mampu menghubungkan berbagai aktor, dari pemerintah hingga masyarakat sipil, dengan tujuan menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkeadilan. Tantangan-tantangan inilah yang menjadi latar penting dalam pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana jaringan aktor dapat berperan secara strategis dalam mendukung ketahanan pangan-terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti Provinsi Lampung. Buku ini dimaksudkan sebagai referensi dan akan banyak menelusuri dinamika tersebut melalui tinjauan empiris dan pendekatan analitis yang berfokus pada praktik-praktik kolaboratif di daerah. Keseluruhan Bab dalam buku ini akan menguraikan relasi antaraktor dalam proses implementasi kebijakan ketahanan pangan dan memperlihatkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Baik dalam bentuk kolaborasi formal yang diatur melalui peraturan daerah, maupun kerja sama informal yang muncul dari kebutuhan pragmatis lapangan;  dalam kerangka network governance, dinamika ini menyimpan banyak catatan tentang bagaimana kebijakan publik tidak hanya lahir dari keputusan birokrasi, tetapi juga dari interaksi sosial-politik di tingkat lokal.

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “NETWORK GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *